 |
| Warga menolak pembuatan bandara di Temon, Kulonprogo. |
General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Adisutjipto Jogja, Kolonel Pnb Agus Pandu Purnama mengungkapkan dirinya memiliki keinginan untuk kembali menemui warga penolak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), dalam waktu dekat.
Keinginan itu tidak pudar, kendati ia masih ingat betul sejarah pertemuan bersama warga penolak NYIA di Masjid Al Hidayah, Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, 15 Desember 2017 lalu. Saat itu, upaya dialog menemui jalan buntu karena warga bersikukuh dengan penolakan mereka.“Kami sudah berkomitmen akan tetap mengutamakan dialog. Ingin [turun ke lapangan] tapi nanti bersama-sama Bupati, ya saya inginnya bersama Pemerintah Daerah. Kalau bisa mungkin [warga] kami undang, bagaimanapun masyarakat itu harus kami perhatikan,” ujarnya, Jumat (19/1/2018).
Di kesempatan yang sama, Pandu juga menyayangkan keluarnya draf permintaan pengehentian sementara pengosongan dan pembersihan lahan NYIA, dari Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut dia, apa yang dinyatakan Peraturan Presiden (Perpres) No.98/2017 sudah jelas. Bahwa pembangunan Bandara Internasional Baru Yogyakarta di Kulonprogo merupakan proyek strategis nasional dan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan terhadap pengguna transportasi udara. Oleh karena itu PT Angkasa Pura I (Persero) tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan tepat waktu sehingga dapat dioperasikan pada 2019.
“Kalau kami menghentikan sementara pekerjaan di lapangan, itu artinya stuck, padahal kami harus mengejar target,” tambahnya.
Namun, ia menyatakan bahwa AP I menghargai apa yang menjadi pandangan ORI, hanya saja ia menegaskan bahwa tahapan pekerjaan terus berlanjut. Ia mengimbau kepada seluruh pihak untuk bisa mendukung pembangunan NYIA karena proyek itu bukan semata milik Angkasa Pura, melainkan masyarakat.Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menyatakan bahwa ia sebetulnya memang ingin mendengar langsung dari warga yang hingga kini masih menolak proyek NYIA, perihal apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Kalau misalnya mereka membutuhkan tanah untuk bertanam, maka bisa saja Pemkab menyediakan lahan dari tanah kas desa untuk disewa, selanjutnya digarap oleh warga penolak. Sedangkan untuk yang membutuhkan tanah peruntukkan hunian, akan diupayakan melalui tanah Pakualaman Grond (PAG).
“Dari hari ke hari itu saya juga ke sana [lokasi hunian warga penolak] untuk menemui mereka. Saya juga sembari melihat apakah mereka mau ditemui, kalau belum mau ditemui ya sudah [saya jalan lagi menuju rumah yang lain], mohon doanya saja,” kata Hasto.
Keinginan itu tidak pudar, kendati ia masih ingat betul sejarah pertemuan bersama warga penolak NYIA di Masjid Al Hidayah, Dusun Kragon II, Desa Palihan, Kecamatan Temon, 15 Desember 2017 lalu. Saat itu, upaya dialog menemui jalan buntu karena warga bersikukuh dengan penolakan mereka.“Kami sudah berkomitmen akan tetap mengutamakan dialog. Ingin [turun ke lapangan] tapi nanti bersama-sama Bupati, ya saya inginnya bersama Pemerintah Daerah. Kalau bisa mungkin [warga] kami undang, bagaimanapun masyarakat itu harus kami perhatikan,” ujarnya, Jumat (19/1/2018).
Di kesempatan yang sama, Pandu juga menyayangkan keluarnya draf permintaan pengehentian sementara pengosongan dan pembersihan lahan NYIA, dari Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut dia, apa yang dinyatakan Peraturan Presiden (Perpres) No.98/2017 sudah jelas. Bahwa pembangunan Bandara Internasional Baru Yogyakarta di Kulonprogo merupakan proyek strategis nasional dan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan terhadap pengguna transportasi udara. Oleh karena itu PT Angkasa Pura I (Persero) tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan tepat waktu sehingga dapat dioperasikan pada 2019.
“Kalau kami menghentikan sementara pekerjaan di lapangan, itu artinya stuck, padahal kami harus mengejar target,” tambahnya.
Namun, ia menyatakan bahwa AP I menghargai apa yang menjadi pandangan ORI, hanya saja ia menegaskan bahwa tahapan pekerjaan terus berlanjut. Ia mengimbau kepada seluruh pihak untuk bisa mendukung pembangunan NYIA karena proyek itu bukan semata milik Angkasa Pura, melainkan masyarakat.Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menyatakan bahwa ia sebetulnya memang ingin mendengar langsung dari warga yang hingga kini masih menolak proyek NYIA, perihal apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Kalau misalnya mereka membutuhkan tanah untuk bertanam, maka bisa saja Pemkab menyediakan lahan dari tanah kas desa untuk disewa, selanjutnya digarap oleh warga penolak. Sedangkan untuk yang membutuhkan tanah peruntukkan hunian, akan diupayakan melalui tanah Pakualaman Grond (PAG).
“Dari hari ke hari itu saya juga ke sana [lokasi hunian warga penolak] untuk menemui mereka. Saya juga sembari melihat apakah mereka mau ditemui, kalau belum mau ditemui ya sudah [saya jalan lagi menuju rumah yang lain], mohon doanya saja,” kata Hasto.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar