JAKARTA UTARA
(Wartanasionalraya.com) - Ribuan usulan pembangunan dihasilkan dalam pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2023. Masyarakat juga mengusulkan adanya usulan pembangunan prioritas terhadap penanggulangan banjir dan penanganan kemacetan.
Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim menyebutkan terdapat 1.078 usulan kegiatan rencana pembangunan yang diserap dalam rangkaian Musrenbang Tahun 2023, yang dimulai dari tahapan Rembuk Rukun Warga (RW) pada 5 sampai dengan 21 Januari dan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan pada 2 Februari sampai dengan 1 Maret. Anggaran terhadap ribuan usulan tersebut diprakirakan sebesar Rp.691,530 miliar.
“Usulan tersebut dirinci menjadi tiga bagian, yakni sebanyak 129 usulan kegiatan dengan prakiraan anggaran Rp.66,736 miliar yang diakomodir dapat dikerjakan pada tahun 2023, sebanyak 920 usulan kegiatan dengan prakiraan anggaran sebesar Rp.538,787 miliar yang diakomodir dapat dikerjakan pada tahun 2024, dan 28 usulan kegiatan dengan prakiraan anggaran sebesar Rp.66,563 miliar yang diakomodir dapat dikerjakan pada tahun 2025,” sebut Ali Maulana Hakim pada sambutannya dalam acara Musrenbang Kota/Kabupaten Tahun 2023 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024, di Ruang Bahari, lantai 14 Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara, Jumat (17/3).
Dikatakan Ali, masyarakat turut mengusulkan usulan kebutuhan prioritas yang sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2024 berupa penanggulangan banjir dan penanganan kemacetan.
Untuk penanggulangan banjir, terdapat usulan kegiatan berupa peninggian Jalan Gunung Sahari (sisi Timur) tepatnya di depan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III dan penyelesaian pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sebagai upaya penanggulangan banjir rob di pesisir Utara Jakarta.
Sedangkan penanganan kemacetan berupa usulan perbaikan jalan di sepanjang Jalan Akses Marunda, Cilincing.
“Semua ini merupakan usulan dari masyarakat yang kami serap melalui jenjang tingkat RW, kelurahan, sampai dengan kecamatan. Semua usulan ini kami teruskan untuk kembali dibahas dalam Musrenbang tingkat Provinsi DKI Jakarta,” katanya.
Dalam kesempatan ini, dia menerangkan pencapaian kinerja pembangunan Jakarta Utara dalam rangka mendukung pencapaian target Program Nasional, mulai dari pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, mempertahankan capaian penghargaan pembangunan Kota Layak Anak (KLA) tingkat Nasional kategori Nindya di tahun 2022, dan penurunan prevalensi stunting dari 20,4 persen pada tahun 2021 menjadi 18,5 persen pada tahun 2022.
“Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui optimalisasi pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai dan Non Tunai kepada masyarakat yang membutuhkan, melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU),” tutupnya.
Diketahui, acara ini diisi dengan sambutan yang dilanjutkan dengan pembukaan dari Penjabat Gubernur Povinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang diakhiri dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan keluarga balita beresiko stunting binaan dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0502 dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.
Disampaikannya seluruh wilayah Kota dan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta untuk memprioritaskan empat kegiatan pembangunan, seperti perbaikan jalan pada lokasi-lokasi strategis, revitalisasi Kota Tua, penataan Kawasan Pesisir dan Tanggul Pantai, serta menghidupkan penghijauan lingkungan secara …
(Hamron/Red. WNR/Kominfo.TIK JU).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar