Dr Sofyan Djalil, mempunyai pengalaman yang kaya baik di pemerintahan maupun di sektor swasta, akademis dan penelitian. Dalam pemerintahan beliau bukanlah sosok yang baru. Sampai sekarang beliau pernah atau sedang memimpin 5 kementerian yang berbeda, yaitu:
- Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Kabinet Indonesia Bersatu I (21 Oktober 2004 - 9 Mei 2007)
- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu I (9 Mei 2007 - 20Oktober 2009)
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Kerja (27 Oktober 2014 –12 Agustus 2015)
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Kerja (12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016) dan
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Kabinet Kerja masa kerja, sejak tanggal 27 Juli 2016 – sekarang.
Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Kajian Strategis (Telstra) Kantor Wakil Presiden Budiono, membantu Wapres dalam Kajian, Perumusan dan Evaluasi berbagai kebijakan strategis, antara lain, pembangunan Infrastruktur, Pendidikan dan Reformasi Birokrasi.
Selama menjabat Menteri Kominfo dan Menteri BUMN pada Kabinet Indonesia Bersatu Pertama (KIB – 1), ia menerapkan berbagai kebijakan publik untuk mempercepat pengembangan industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan melakukan reformasi di Depkominfo antara lain dengan menerapkan untuk pertama kali di Indonesia sistem lelang radio frekuensi secara transparan dan kompetitif. Sebagai Menteri BUMN ia melakukan reformasi BUMN dengan mempercepat proses restrukturisasi dan privatisasi juga secara agresif merekrut eksekutif professional dari berbagai latar belakang untuk menjadi pemimpin BUMN.
Dalam masa jabatan yang pendek di Kementerian Kordinator Perekonomian ia mengordinasikan berbagai program reformasi dan deregulasi dalam berbagai sektor perekonomian yang merupakan tema utama dari program Pemerintah Jokowi – Jusuf Kalla. Sedangkan dalam jabatannya yang pendek di Bappenas, ia antara lain memperkenalkan sistem perencanaan melalui pendekatan yang bersifat Holistik, Integratif, Tematik dan Spatial (HITS) yang merupakan koreksi dari pendekatan perencanaan yang selama ini yang lebih bersifat pendekatan sektoral. Sesuai arahan Presiden beliau ia menjabarkan sistem alokasi anggaran pemerintah yang berubah dari sistem “uang mengikuti tugas dan fungsi kementerian menjadi uang mengikuti program prioritas” (from money follow function menjadi money follow program) sebagaimana tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.
Pengalaman Dr Sofyan Djalil di dunia swasta juga sangat luas. Selama absen dari pemerintahan (2009 - 2014) Ia menjabat sebagai Komisaris Utama beberapa perusahaan yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF); PT Trimegah Securities; PT Pasifik Satelit Nusantara; PT Pembangunan Pelabuhan Indonesia; dan PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku), PT Berau Coal dan PT Berau Coal Energy Tbk, serta PT Socfin Indonesia.
Di samping itu pada masa yang sama ia juga menjadi Advisor berbagai perusahaan lokal dan multinasional: Prudential Insurance (Indonesia); Procter & Gamble (Indonesia); Bain & Company (Indonesia); Navigat Energy (Indonesia); PT Aneka Kimia Raya Tbk; Wellington Capital Indonesia,; Axiata (Malaysia) dan Kuala Lumpur Kepong Berhad (Malaysia). Ia juga pernah menjadi sebagai Member dari Governing Board Mandiri Corporate University.
Pada priode Pemerintahan Presiden Habibie ia dipercaya menjabat sebagai Asisten Menteri Negara BUMN (1998 – 2000). Juga merangkap Komisaris Utama, PT Pupuk Iskandar Muda (Persero) (1999-2004), Komisaris PT PLN (Persero) (1999-2003), Komisaris PT Pelindo III (Persero) (1999-2001), dan Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk (2002-2004).
Ia juga pernah menjabat Vice President, Research and Development, Bursa Efek Jakarta (1998), Konsultan Community Relation Chevron Indonesia (2000), dan Konsultan Good Corporate Governance (GCG) dari berbagai perusahaan (2000-2004) dan Anggota Ombudsman Harian KOMPAS (2001-2004).
Dr Sofyan Djalil lama menjadi Dosen tidak tetap pada Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. Dosen pada Kursus Diplomat Senior Kementerian Luar Negeri; Anggota Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Pernah menjadi Anggota Delegasi Pemerintah untuk Perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menghasilkan Perjanjian Perdamaian Helsinki (2005). Ia pernah menjadi Anggota Tim Ahli Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia (2000-2002); dan pernah bekerja pada Kejaksaan Agung RI (1977-1983).
la memulai karir professional sebagai Peneliti sampai menjadi Associate Fellow pada Center for Policy and Implementation Studies (CPIS) (1984 – 1995).
Ia memperoleh Ph.D dalam bidang International Financial and Capital Market Law and Policy dari the Fletcher School of Law and Diplomacy – Tufts University (1993), setelah menyelesaikan Master of Arts in Law and Diplomacy – MALD (1991) dan Master of Arts in Public Policy dari Universitas yang sama di tahun 1989. Ia memperoleh Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1984.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar