 |
| Wabah Difteri harus diwaspadai di Indonesia. |
Jakarta - Difteri beberapa waktu terakhir seolah menjadi momok tersendiri. Di beberapa daerah, Difteri menjadi wabah, sehingga menuntut kesiapan sarana dan prasarana kesehatannya.
Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrahat menginginkan Kementerian Kesehatan untuk dapat melakukan audit terhadap sistem dan fasilitas cold chain (rantai dingin) yang terkait dengan penyebaran distribusi vaksin ke seluruh Indonesia.Adang Sudrajat dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa (12/12/2017), meminta Kemenkes mengaudit secara periodik sistem dan fasilitas cold chain di seluruh Indonesia. Hal itu diperlukan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan anggaran yang akan disampaikan ke Komisi IX DPR RI. Dengan demikian, kualitas vaksin tetap terjamin sampai kepada pengguna.
Politikus PKS itu menyoroti terjadinya kejadian luar biasa wabah difteri yang terjadi di 20 provinsi dan 95 daerah di berbagai wilayah di Indonesia.
Menurut dia, hal tersebut, antara lain, karena ada hal yang tidak seimbang dalam kebijakan Kemenkes, terutama dalam prioritas pelayanan kesehatan.
"Masih banyak hal yang perlu diperbaiki sehingga kejadian luar biasa wabah pada masa yang akan datang tidak perlu terjadi," katanya.
Ia berpendapat bahwa penyebaran wabah yang begitu cepat menandakan bahwa undang-undang terkait karantina kesehatan perlu ditinjau ulang.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Kesehatan Nila Moeloek meminta kesadaran akan pentingnya imunisasi kepada kelompok masyarakat yang masih menolak imunisasi atau antivaksin menyusul adanya KLB difteri.
Nila di Jakarta, Senin (11/12), mengingatkan kepada masyarakat yang menolak anaknya diimunisasi bahwa program imunisasi bermanfaat bagi orang lain dan jika tidak dilaksanakan bisa membahayakan orang lain.
Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrahat menginginkan Kementerian Kesehatan untuk dapat melakukan audit terhadap sistem dan fasilitas cold chain (rantai dingin) yang terkait dengan penyebaran distribusi vaksin ke seluruh Indonesia.Adang Sudrajat dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa (12/12/2017), meminta Kemenkes mengaudit secara periodik sistem dan fasilitas cold chain di seluruh Indonesia. Hal itu diperlukan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan anggaran yang akan disampaikan ke Komisi IX DPR RI. Dengan demikian, kualitas vaksin tetap terjamin sampai kepada pengguna.
Politikus PKS itu menyoroti terjadinya kejadian luar biasa wabah difteri yang terjadi di 20 provinsi dan 95 daerah di berbagai wilayah di Indonesia.
Menurut dia, hal tersebut, antara lain, karena ada hal yang tidak seimbang dalam kebijakan Kemenkes, terutama dalam prioritas pelayanan kesehatan.
"Masih banyak hal yang perlu diperbaiki sehingga kejadian luar biasa wabah pada masa yang akan datang tidak perlu terjadi," katanya.
Ia berpendapat bahwa penyebaran wabah yang begitu cepat menandakan bahwa undang-undang terkait karantina kesehatan perlu ditinjau ulang.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Kesehatan Nila Moeloek meminta kesadaran akan pentingnya imunisasi kepada kelompok masyarakat yang masih menolak imunisasi atau antivaksin menyusul adanya KLB difteri.
Nila di Jakarta, Senin (11/12), mengingatkan kepada masyarakat yang menolak anaknya diimunisasi bahwa program imunisasi bermanfaat bagi orang lain dan jika tidak dilaksanakan bisa membahayakan orang lain.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar