Jakarta
(Wartanasionalraya.com) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Kegiatan yang berlangsung pada 2–3 Juli 2026 di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara ini diikuti sekitar 50 perencana dari seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.
Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Anita Permata Sari, mengatakan bahwa bimtek ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas para perencana agar mampu mengidentifikasi isu-isu gender dan menerapkannya dalam setiap proses penyusunan program pembangunan.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin setiap UKPD mampu menyusun program yang mendukung pencapaian target kinerja hingga tahun 2029 dengan fokus pada isu-isu gender. Dengan demikian, setiap program yang disusun benar-benar tepat sasaran sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah,” ujarnya, Kamis (02/07/2026).
Menurut Anita, implementasi perencanaan responsif gender dapat diwujudkan melalui berbagai aspek, mulai dari penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik hingga penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat. Salah satunya adalah menyediakan jalur prioritas bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.
Ia menegaskan, pengarusutamaan gender bertujuan untuk menghapus berbagai hambatan, seperti marginalisasi, stereotip, diskriminasi, hingga beban ganda yang dapat menghambat terwujudnya kesetaraan. “Kami ingin hasil pembangunan di Jakarta Utara dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, lanjut usia, hingga penyandang disabilitas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara, Andhika Ajie, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional dalam upaya menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029.
Menurutnya, bimtek ini juga menjadi momentum untuk menyegarkan kembali pemahaman para perencana, terutama setelah adanya rotasi jabatan, sehingga dapat langsung diterapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
“Perencanaan yang responsif gender bukan hanya menjadi tanggung jawab bidang kesejahteraan rakyat, tetapi harus menjadi bagian dari seluruh sektor pembangunan, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan bidang teknis lainnya,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan bimtek kali ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI serta PATTIRO. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh UKPD mampu menyusun program yang semakin tajam, inklusif, dan responsif gender sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh seluruh masyarakat Jakarta Utara.
(Hamron/Red. WNR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar