Jakarta
(Wartanasionalraya.com) — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengunjungi Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (12/02/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan arahan kepada jajaran Dinkes, termasuk menginstruksikan penguatan fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga kesehatan (nakes).
“Saya berharap penguatan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus dilakukan. Pada tahun 2025, lebih dari 4,2 juta warga Jakarta telah mendapatkan layanan CKG, melampaui target nasional. Saya minta deteksi dini dilakukan secara aktif dan menjangkau seluruh kelompok usia,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Pramono mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan dengan memastikan proyek strategis, seperti pembangunan Rumah Sakit Kelas A berstandar internasional di Grogol Petamburan serta RS Royal Batavia Cakung, berjalan sesuai rencana. Ia juga menekankan agar berbagai kendala, baik administrasi, ketersediaan alat kesehatan, akses, maupun lahan, segera diselesaikan melalui koordinasi lintas sektor.
“Hal ini juga harus selaras dengan penguatan tenaga kesehatan, termasuk memastikan kepastian kontrak kerja dan jaminan sosial bagi pegawai Dinkes, khususnya pegawai PPPK paruh waktu. Hal tersebut perlu segera dikoordinasikan dengan instansi terkait guna mendukung kapasitas nakes dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gubernur Pramono menekankan pentingnya percepatan penurunan stunting. Saat ini, prevalensi stunting di Jakarta berada pada angka 17,2 persen. Ia meminta penguatan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan melalui pelayanan bagi ibu hamil, edukasi gizi keluarga, serta pemantauan balita secara konsisten guna mencapai target 15 persen pada 2026.
Gubernur Pramono menandaskan, Jakarta memiliki jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang luas, mulai dari rumah sakit daerah, puskesmas, hingga laboratorium kesehatan. Fondasi tersebut terus diperkuat dengan menghadirkan layanan yang ramah dan nyaman, memastikan seluruh fasilitas beroperasi sesuai standar, serta mempromosikan program kesehatan melalui komunikasi publik yang strategis dan efektif.
“Maka, saya berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan kinerja seluruh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Mari kita pastikan respons yang cepat tanpa hambatan administrasi, termasuk dalam memastikan pembiayaan ditanggung sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga keluarga pasien tidak lagi dibebani persoalan prosedur maupun biaya layanan kesehatan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI terus memperkuat sistem kesehatan Jakarta, antara lain melalui layanan Pasukan Putih, JakAmbulans, JakCare, dan JakSimpus, serta penguatan pencegahan penyakit tidak menular seperti stroke dan kanker serviks.
Terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang berdampak pada 270 ribu peserta di Jakarta, status tersebut dapat direaktivasi melalui Dinas Sosial. Pemprov DKI memastikan pasien PBI-JK nonaktif yang membutuhkan perawatan tetap difasilitasi.
(Hamron/Red. WNR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar