BANDUNG
(Wartanasionalraya.com) – Sebuah potret kebersamaan yang sarat makna terekam dalam acara pisah sambut Komandan Kodim 0624 Kabupaten Bandung. Dalam momen tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriatna tampak duduk berdampingan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Donny Haryono Setyawan SH, MH , menunjukkan sinergi yang kuat antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Acara yang digelar di Makodim 0624 Kabupaten Bandung ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi lintas institusi. Forkopimda Kabupaten Bandung hadir lengkap, menyambut Letkol Kav. Samto Betah sebagai Dandim baru menggantikan Letkol Inf. Tinton Amin Putra.
Kehadiran Bupati dan Kajari dalam satu frame bukan sekadar simbol, melainkan pesan kuat bahwa stabilitas dan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Duduk bersama dalam suasana hangat, keduanya menunjukkan komitmen untuk terus menjaga koordinasi dan komunikasi demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung.
"Kami Forkopimda Kabupaten Bandung berkomitmen menjaga sinergi dan soliditas demi terciptanya keamanan serta pembangunan yang berkelanjutan," ujar Bupati Dadang Supriatna dalam sambutannya.
Acara ini juga diwarnai dengan penyampaian kesan dan pesan dari pejabat lama serta harapan dari pejabat baru. Letkol Kav. Samto Betah menyampaikan tekadnya untuk melanjutkan program-program strategis yang telah dirintis pendahulunya, serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen Forkopimda.
Namun di balik kehangatan simbolik itu, sejumlah pihak mulai mempertanyakan independensi dan objektivitas penegakan hukum di Kabupaten Bandung. Sorotan tajam mengarah pada beberapa peristiwa yang dinilai memantik potensi konflik kepentingan dan ketimpangan penanganan kasus.
Janji Penetapan Tersangka yang Tak Kunjung Terpenuhi
Salah satu kasus dugaan pidana yang ditangani Kejari Bale Bandung sempat diumumkan akan menetapkan tersangka dalam waktu dua minggu sejak rilis pers terakhir. Namun hingga kini, janji tersebut belum terealisasi. Penundaan ini memunculkan spekulasi di kalangan masyarakat dan para vendor, terutama mereka yang merasa dirugikan oleh lambannya proses hukum.
Proses hukum yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan juga menjadi perhatian. Meski tidak melanggar secara hukum, rangkaian peristiwa dan penanganannya dinilai memunculkan opini publik bahwa proses hukum berjalan secara subjektif. Kekhawatiran ini semakin menguat setelah audiensi yang digagas oleh aliansi LSM di Bale Bandung tidak diterima langsung oleh Kajari, melainkan oleh Kasipidsus.
Di saat bersamaan, Kajari lebih memilih hadir dalam acara konsolidasi daerah bersama Forkopimda dan ASN Pemkab Bandung, yang digelar di Gedung Moch. Toha. Keputusan tersebut dinilai oleh sejumlah pihak sebagai bentuk keberpihakan simbolik yang memperkuat dugaan adanya konflik kepentingan.
Suara dari Aliansi LSM
"Kami berharap proses hukum berjalan transparan dan tidak terpengaruh oleh kedekatan institusional. Penegakan hukum harus berdiri di atas kepentingan publik, bukan relasi personal atau politik,"_ ujar salah satu perwakilan LSM dalam audiensi tersebut.
Foto kebersamaan Bupati dan Kajari kini menjadi simbol yang multitafsir. Di satu sisi, ia bisa dimaknai sebagai bentuk sinergi antar lembaga. Namun di sisi lain, dalam konteks penanganan kasus hukum yang sedang berjalan, momen tersebut memantik pertanyaan: apakah independensi penegakan hukum masih terjaga?
(Hamron/Red. WNR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar