JAKARTA - (wartanasionalraya.com)
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah mengizinkan aparatur sipil negara (ASN) menjadi panitia Pemilu.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum Bidang Pemilu, Teritorial, Strategi Pencalegan, Kampanye, dan Saksi DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan hal tersebut sah-sah saja.
Yang terpenting bagi Ferry, semua panitia Pemilu menjunjung tinggi integritas mereka. Tanpa berpihak ke kubu manapun.
"Kita berharap bahwa tetap mengedepankan independensi itu pertama," kata Ferry yang dikutip Jumat (6/1/2023).
Yang kedua, Ferry berharap ASN yang nantinya menjadi panitia Pemilu tetap bersikap netral. Menurutnya, hal itu perlu agar semua peserta Pemilu merasa diberlakukan dengan adil.
"Melayani kepada seluruh peserta Pemilu (yakni) seluruh partai politik yang ada sehingga ini menjadi poin yang sangat penting dan itu tidak mengedepankan subjektivitas dan aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman ASN itu sendiri," ucapnya.
(Ys./WNR)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar