JAKARTA (Wartanasionalraya.com)– Menteri Perhubungan mendorong Pemerintah Jepang untuk memastikan percepatan kerjasama pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, agar dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target waktu yang telah ditetapkan.
Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi secara khusus bertolak ke Jepang untuk bertemu langsung
dengan sejumlah pihak di Jepang seperti: Menteri Pertanahan, Infrastruktur,
Transportasi, dan Pariwisata Jepang (Minister of Land, Infrastructure, Transportation,
and Tourism) AKABA Kazuyoshi, Penasehat Khusus Perdana Menteri Jepang, Menteri
Negara Urusan Luar Negeri Jepang, Mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda.
Kemudian dari pihak lembaga keuangan Jepang yaitu Chief
Executive Officer (CEO) Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Tadashi
Maeda, serta beberapa pihak non-pemerintah Jepang lainnya, guna memastikan
percepatan sejumlah proyek pembangunan infrastuktur yang dikerjasamakan kedua
negara dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana, seperti diantaranya:
Pembangunan MRT Fase 2, KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Patimban, dan Proving
Ground BPLJSKB Bekasi.
“Kami ingin
melakukan pertemuan Government to Government (G to G) dengan Pemerintah Jepang
sehingga akan lebih memuluskan dan mempercepat kerja sama Government to
Business (G to B) maupun Business to Business (B to B) dalam empat proyek
pembangunan infrastruktur transportasi yang di kerjasamakan oleh kedua negara.
Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyelesaian proyek
infrastruktur nasional termasuk transportasi, kami menginginkan proyek
kerjasama kedua negara ini dapat terus dipercepat dan berjalan sesuai dengan
rencana,” demikian disampaikan Menhub di Jakarta, Sabtu kemarin (4/9).
Menhub berharap,
Pemerintah Jepang dapat ikut mendorong perusahaan dan konsorsium Jepang yang
berpartisipasi dalam proyek untuk lebih serius berkomitmen dalam menyelesaikan
pembangunan proyek sesuai yang diharapkan. Selain itu, Menhub juga mendorong
Pemerintah Jepang untuk mengajak lebih banyak lagi perusahaan asal Jepang untuk
mengikuti proses tender beberapa proyek pembangunan infrastuktur transportasi
di Indonesia.
Menhub menjelaskan,
dari keempat proyek yang dikerjasamakan dengan Jepang, dua diantaranya masih
perlu didorong keseriusan, komitmen dan upaya keras pihak Jepang, untuk
menyelesaikan proyek sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Sementara dua
proyek lainnya tengah berproses dan diharapkan akan dapat terus berjalan sesuai
rencana dan harapan.
Pada proyek MRT Fase
2, masih ada permasalahan pada harga penawaran yang terlalu tinggi dari
kontraktor Jepang. Untuk itu Menhub meminta pihak Jepang untuk melakukan
penyesuaian harga dengan nilai yang adil dan wajar agar pembangunan fisik
segera dapat dilanjutkan.
Pada proyek
Pelabuhan Patimban, Pemerintah Indonesia mendorong Pemerintah Jepang untuk ikut
mempercepat pembentukan konsorsium Jepang-Indonesia dalam pengoperasian Car
Terminal dan Container Terminal di Pelabuhan Patimban, yaitu antara PT
Pelabuhan Patimban Internasional dan Toyota Tsusho Corporation yang saat ini
masih dalam proses negosiasi. Selain itu, Menhub juga akan secara khusus
mengupayakan kenaikan TKDN Indonesia pada proyek Pelabuhan Patimban yang
dikerjasamakan dengan Jepang.
Sementara, Indonesia
menyambut baik ketertarikan Jepang untuk berpartisipasi dalam proyek KPBU
pembangunan Proving Ground di Bekasi. Saat ini proyek tersebut tengah dalam
proses pelelangan, dimana ada terdapat perusahaan asal Jepang yang mengikuti
lelang tersebut. Pemerintah Indonesia terus berharap akan terdapat perusahaan
asal Jepang lainnya sehingga kompetisi dan proses lelang dapat menghasilkan
yang terbaik.
Untuk pembangunan
proyek Pelabuhan Patimban dan Proving Ground Bekasi, Menhub juga akan menjajaki
untuk mendapatkan dukungan sumber pembiayaan dengan biaya yang kompetitif dan
mampu memberikan bunga pinjaman yang rendah baik melalui investor maupun dari
lembaga keuangan Jepang.
Kemudian, pada
proyek Kereta Api Makassar-Parepare sudah berjalan sesuai rencana dan saat ini
tengah dalam proses menuju Financial Close. Proyek ini terbagi menjadi 5 (lima)
segmen, dan 1 (satu) segmennya diproyeksikan sudah akan dapat beroperasi di
akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Pemerintah Indonesia membutuhkan
dukungan Jepang dalam pengoperasiannya secara penuh dan ideal. Karena itu
Menhub juga akan memanfaatkan kesempatan kunjungan untuk mencari informasi
mengenai kemungkinan pemberian hibah lokomotif dan gerbong kereta dari Jepang.
“Saya berharap
kedatangan saya ke Jepang dapat membawa hasil baik, bermanfaat dan khususnya
dapat mengatasi beberapa kendala yang terjadi, mendorong proses sekaligus
percepatan pembangunan proyek infrastruktur transportasi Indonesia. Kami
meyakini kelanjutan kerja sama kedua negara sangat penting dan bermanfaat untuk
memperkuat hubungan kerja sama dan meningkatkan hubungan ekonomi yang selama
ini sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam ikut membantu upaya pemulihan
ekonomi nasional di masa pandemi ini,” ujar Menhub.
Menhub mendarat di
Tokyo pada Minggu (5/9) disambut oleh Dubes Jepang. Kunjungan kerja akan
berlangsung hingga Rabu (8/9) mendatang. Delegasi RI yang turut hadir selain
dari Kemenhub adalah dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi
serta Kementerian Investasi.
Sebagai informasi,
selama berada di Jepang, semua pertemuan dilakukan hanya di lingkungan hotel
tempat menginap kecuali pertemuan dengan para Menteri Jepang. Seluruh delegasi
RI diwajibkan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat dan
sangat khusus mengikuti aturan travel bubble yang berlaku di Jepang dan
Indonesia serta kesepakatan di antara kedua negara.
(Red. WNR).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar